Abstract
Dana otonomi khusus Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, agar setara dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain di Indonesia. Hanya saja pertambahan dana otonomi khusus setiap tahun tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, posisi kinerja pembangunan daerah masih tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua. Penelitian dilakukan di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel tahun 2017-2019. Dalam mengestimasi model penelitian ini menggunakan pendekatan pooled least square (Common Effect), pendekatan efek tetap (Fixed Effect), pendekatan efek random (Random Effect). Hasil studi menunjukkan bahwa dana otonomi khusus belum berdampak signifikan terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua (Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Gini Ratio, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi). Keberadaan dana otonomi khusus masih dihantui beberapa persoalan-persoalan struktural dan tata kelola (transparansi dan akuntablitas) anggaran. Kondisi inilah yang memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah dan gap expectation di antara kabupaten di Provinsi Papua.
References
- Abrar, M., Juanda B., Firdaus dan M., Hakim DB. 2018. Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh. Bogor. Disertasi: Institut Pertanian Bogor
- BPK. 2021. Pendapat BPK: Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2021/01/file_storage_1611741659.pdf.
- BPK. 2020. Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jakarta: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- BPS Provinsi Papua. 2021. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Februari 2020. Diakses dari https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/488/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-papua-februari-2020.html.
- BPS. 2021. Kinerja Pembangunan Papua. Papua: Badan Pusat Statistik. Diakses dari https://papua.bps.go.id/.
- DJPK. 2021. Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Kebijakan-Umum-Otsus-dan-Dais-TA-2020-dan-dan-Arah-Kebijakan-TA-2021.pdf.
- Duwith, R. dan Ciptono, W.S. 2010. Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2002-2009. Thesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hafizrianda, Y., Riani, I. A. P., dan Kekry, B. P. N. 2019. Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 04 No. 03). Jayapura, Universitas Cenderawasih. Diakses pada tanggal 11 Juni 2021, dari https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/download/1094/931.
- Instiandari, R. 2009. Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Jakarta: KPPOD Brief. Diakses dari https://www.kppod.org/brief/show?id=3.
- Jaweng, R.E. 2014. Reformasi Tata Kelola Ekonomi: Potret Salah Urus Pemerintah Daerah. (Jurnal Pemikiran Sosioal Ekonomi Vol. 33 No. 02). Jakarta, Prisma-LP3ES.
- Katrina, R. 2020. Kebijakan bagi Papua di Masa Depan. (Parliamentary Review: Vol. 02 No. 04).
- Kementrian Dalam Negeri. 2019 Data Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Data Tambahan Infrastruktur. Jakarta: Kemendagri.
- Kuncoro M. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kusreni, S., dan Suhab, S. 2009. Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. (DIE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 05 No. 03). Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945.
- Labolo, Muhamdam. 2014. Desentralisasi Asimetrik di Indoensia: Peluang, Tantangan dan Recovery. Jakarta: Wadi Press.
- Laksmono, B. S. 2013. Harmonisasi Tujuan Pembangunan di Papua: Sebuah Gagasan Teknokratis. Makalah.
- Suhartono dan Staya V.E. 2020. Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Papua. (Parliamentary Review Vol. 02 No. 04). Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- The conversation.com. 2020. Rencana evaluasi dana Otsus Papua: mengapa uang tidak bisa selesaikan masalah di Papua. Diakses dari https://theconversation.com/rencana-evaluasi-dana-otsus-papua-mengapa-uang-tidak-bisa-selesaikan-masalah-di-papua-132190.
- Wijaya, A.H.C. 2013. Kajian Pengelilaan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Asmat. (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah). Jayapura, Universitas Cenderawasih.
- Yudithya, M. 2021. Penanganan Stunting di Papua. BKKBN: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Basional. Papua. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, dalam http://papua.bkkbn.go.id/?p=2084.
- Yustinus Paat. 2019. KPPOD: Dana Otsus Gagal Sejahterakan Masyarakat Tanah Papua. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, dalam https://www.beritasatu.com/nasional/574687/kppod-dana-otsus-gagal-sejahterakan-masyarakat-tanah-papua.
- Zuhria, Ira. dan Ritonga, I. T. 2015. Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal, terhadap Tingkat Kesejahteraan. Yogyakarta. Thesis: Universitas Gajah Mada.